Sumber Ilustrasi: google.com

Oleh: Kevin Albino Herdiansyah - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Hubungan industrial merupakan hubungan yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses kegiatan kerja. Hubungan ini pada dasarnya bertujuan menciptakan kondisi kerja yang harmonis, adil, produktif, dan memberikan kepastian bagi semua pihak. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Pekerja menginginkan pemenuhan hak, kesejahteraan, upah yang layak, dan kepastian kerja, sedangkan pengusaha berkepentingan terhadap produktivitas, efisiensi, keuntungan, dan keberlangsungan perusahaan. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan apabila tidak diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Khesary dan Sutama (2016) menjelaskan bahwa perselisihan antara pekerja dan pengusaha dapat muncul akibat perbedaan kepentingan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban.

Perselisihan hubungan industrial dapat dibedakan berdasarkan sumber permasalahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat beberapa bentuk perselisihan yang umum terjadi, yaitu:

1. Perselisihan hak, berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang telah berlaku.
2. Perselisihan kepentingan, muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat kerja.
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, terjadi karena perbedaan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja.
4. Perselisihan antar serikat pekerja, terjadi antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya dalam satu perusahaan.

Perbedaan jenis perselisihan tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam dunia kerja tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran hak pekerja, tetapi juga dapat berasal dari perbedaan kepentingan, PHK, maupun konflik antar kelompok pekerja. Oleh karena itu, identifikasi jenis perselisihan menjadi penting agar penyelesaian yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Mantili (2021) menjelaskan bahwa karakteristik perselisihan perlu diperhatikan dalam menentukan mekanisme penyelesaian yang tepat.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada dasarnya mengutamakan musyawarah antara pekerja dan pengusaha. Salah satu tahap pertama yang harus ditempuh adalah perundingan bipartit. Perundingan ini dilakukan secara langsung oleh pihak pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk mencapai kesepakatan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan wajib terlebih dahulu diupayakan melalui perundingan bipartit. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dapat dituangkan dalam perjanjian bersama. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian berikutnya sesuai ketentuan hukum (Khesary & Sutama, 2016).

Apabila perundingan bipartit tidak berhasil, perselisihan dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme yang melibatkan pihak ketiga maupun lembaga peradilan. Mekanisme tersebut antara lain:

1. Mediasi, dengan bantuan mediator dari instansi ketenagakerjaan.
2. Konsiliasi, dengan bantuan konsiliator untuk membantu memberikan solusi kepada para pihak.
3. Arbitrase, melalui arbiter yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak.
4. Pengadilan Hubungan Industrial, sebagai jalur penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Mantili (2021) menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan juga dapat dilakukan melalui konsep combined process atau med-arbitrase yang menggabungkan proses mediasi dan arbitrase. Berbagai mekanisme tersebut memberikan pilihan kepada pihak yang berselisih agar penyelesaian dapat disesuaikan dengan karakter masalah dan kesepakatan para pihak.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja