Sumber ilustrasi: AI

Oleh: Farrel Arya Ramadhan - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kelelahan kerja. Kelelahan kerja merupakan kondisi ketika kemampuan fisik maupun mental pekerja mengalami penurunan sehingga mengurangi kapasitasnya dalam menjalankan pekerjaan. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun dan kemampuan kerja menjadi kurang optimal.

Berdasarkan data Internasional Labour Organization (ILO) tahun 2025, yang berisikan data pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, 86,3% kematian disebabkan oleh penyakit akibat kerja (PAK), dan 13,7% kematian disebabkan oleh kecelakaan kerja murni.

Waktu istirahat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap pekerja dan menjadi bagian penting dalam perlindungan ketenagakerjaan. Pemberian waktu istirahat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik pekerja setelah melakukan aktivitas kerja, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan mental, mengurangi risiko kelelahan, serta meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Dengan kondisi fisik dan mental yang terjaga, pekerja dapat menjalankan tugas secara optimal sekaligus meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan kerja.

Perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia menegaskan bahwa hak atas waktu istirahat telah diatur sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja agar tercipta keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu pemulihan. Pengusaha berkewajiban memberikan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa istirahat selama jam kerja, istirahat mingguan, maupun bentuk istirahat lainnya yang diatur dalam hubungan kerja. Pemenuhan hak ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap martabat dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan dalam perspektif hubungan industrial, pelaksanaan hak atas waktu istirahat berkontribusi dalam membangun hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Ketika hak pekerja dipenuhi secara konsisten, tingkat kepuasan kerja dan kepercayaan terhadap perusahaan akan meningkat, sehingga dapat mengurangi potensi perselisihan hubungan industrial. Sebaliknya, pengabaian terhadap hak waktu istirahat berpotensi menimbulkan kelelahan kerja, menurunkan produktivitas, serta memicu konflik yang dapat mengganggu keberlangsungan hubungan kerja.

Hak atas waktu istirahat menjadi hak dasar pekerja yang berperan dalam menjaga kesehatan, keselamatan, dan produktivitas kerja. Pengusaha wajib memenuhi hak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain memberikan perlindungan bagi pekerja, pemenuhan waktu istirahat juga mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kepuasan kerja, serta mengurangi potensi perselisihan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan waktu istirahat bermanfaat bagi pekerja maupun perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. (Farrel)

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja